CANBERRA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan untuk menghentikan kerja sama dengan Australia terkait penyadapan. Salah satu kerja sama yang dianggap penting adalah masalah penanganan masalah imigran gelap.
Menurut politisi Partai Buruh Australia Tony Burke, langkah yang diambil oleh SBY bisa menimbulkan kekacauan terhadap Australia. Khusus mengenai kerja sama penanganan imigran gelap, Burke khawatir penghentian kerja sama itu bisa membuat imigran gelap bebas masuk ke Negeri Kanguru.
"(Keputusan) Indonesia (untuk menghentikan kerja sama penanganan imgran gelap) bisa membuahkan malapetaka bagi Australia, karena bisa melonggarkan pengawasan imigran gelap bila hubungan tidak segera diperbaiki," ujar Tony Burke, seperti dikutip The Australian, Kamis (21/11/2013).
"Pentingya kerja sama dengan Indonesia untuk menghentikan imigran gelap tidak dapat diremehkan dan setiap langkah pembekuan bisa menimbulkan masalah besar bagi Australia," lanjutnya.
Menurut Burke, salah satu langkah besar dari Indonesia membantu penanganan imigran gelap adalah menghentikan pemberian visa on arrivalkepada warga Iran.
"Kerja sama Indonesia dalam hal ini amat signifikan. Semua ini dibangun dengan sabar. Ini tidak bisa dihentikan dan dikembalikan hingga normal seenaknya. Bila kerjasama itu diaktifkan kembali, kemungkinan tidak akan seperti semula," menurut Burke.
"Ini menjadi alasan pentingnya untuk menyelesaikan masalah ini," tegas Burke.
Menurut ahli di Australia, keputusan SBY untuk menghentikan kerja sama militer dan patroli laut bersama tidak akan memberikan efek besar. Namun bila kerja sama antar kepolisian dihentikan, maka hal itu akan menjadi sebuah malapetaka besar bagi Australia.
Hingga saat ini Perdana Menteri Australia Tony Abbott bersikeras untuk tidak menyatakan permintaan maafnya, terkait penyadapan terhadap Presiden SBY dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Abbott hanya mengucapkan penyesalannya yang mendalam di hadapan Parlemen Australia.
Post : Nova Onasis
0 Comments